Beberapa waktu terakhir ini di media massa, baik online maupun offline banyak iklan mengenai kesehatan yang menyesatkan. Dengan iklan tersebut, yang menjadi korban sudah dipastikan adalah masyarakat. Hal ini membuat beberapa lembaga dari pemerintah melakukan upaya untuk membendung atau menyaring iklan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padahal pemerintah sudah membuat aturan mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Peraturan menteri tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 1787/Menkes/PER/XII/2010 dan Nomor 76 tahun 2013.

Selain itu Kementerian Kesehatan juga sangat peduli mengenai iklan kesehatan, baik di televisi, media online maupun di koran. Karena dengan adanya pengawasan, masyarakat bisa terlindungi dari informasi yang menyesatkan dan kerugian fisik maupun secara material.

Dengan kondisi seperti itu, Kementerian Kesehatan bersama tujuh lembaga lain yang berwenang menandatangani “Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan” yang digelar di Ruang Leimena, lantai 2, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, pada Selasa, 19 Desember 2017. Lembaga yang menandatangani tersebut selain Kementerian kesehatan, terdapat Kominfo, YLKI, KPI Pusat, Badan POM RI, Dewan Periklanan Indonesia, dan lainnya.

Anti Hoaks Kesehatan (Blogger Cihuy)
Saya dan teman-teman dari Blogger Cihuy saat menghadiri “Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan”

Selain penandatanganan, terdapat empat diskusi panel:
1. Direktur Pengawasan Alkes dan PKRT dengan tema “Kebijakan dan Pengaturan Pengawasan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT”

2. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan tema “Kebijakan dan Pengaturan Pengawasan Iklan Kesehatan Tradisional”

3. KPI Pusat dengan tema “Penagakan Pengawasan dan Penertiban Iklan di Lembaga Penyiaran”

4. Dan dari YLKI: Iklan Kesehatan yang Berpihak Konsumen

Dari empat diskusi panel tersebut, dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dilakukan oleh Bapak Hardly Stefano, KorBid Pengawasan Isi Siaran. Pengawasan-pengawasan dari KPI ini sangat penting. KPI dalam hal iklan kesehatan atau program telah melarang beberapa hal yang tertuang dalam Permenkes 178/MENKES/PER/XII/2010 yakni:
– Informasi yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan
– Melakukan perbandingan
– Pernyataan superlatif
– Publikasi yang manfaatnya diragukan
– Testimoni
– Iklan tenaga/fasilitas kesehatan yang tidak berizin. menyoroti tetang undang-undang terhadap penyiaran iklan kesehatan baik di televisi maupun di radio. Justru saat ini media radio menjadi tempat iklan yang paling banyak tentang iklan kesehatan.

Lantas dari YLKI mengulas dan menyoroti tentang pengawasan iklan kesehatan. Karena masyarakat itu memiliki hak atas informasi. Bukan hanya informasi saja, namun mendapatkan informasi yang baik, agar konsumen dapat memenuhi perannya sebagai peserta atau pelaku pasar yang bertanggung jawab. Selain hak atas informasi mengenai deskripsi produk atau barang yang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang. Hal ini sangat penting agar masyarakat lebih mudah saat membeli produk kesehatan yang diiklankan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here